The 2-Minute Rule for reformasi intelijen

The 2-Minute Rule for reformasi intelijen

Blog Article

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

As opposed to providing safety on line, SAFENet claimed that they will as an alternative give increase to new fears, in which police can exhibit up at any time in citizens’ digital Position. The Electronic police could probably wipe out the civic freedoms and online civic Area.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga within, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia harus mendorong pengungkapan penyalahgunaan wewenang.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Rahasia intelijen mempunyai masa retensi selama 25 tahun. Namun kebutuhan politik sering kali memaksa lembaga intelijen untuk membuka rahasia intelijen. Dalam konteks reformasi maka intelijen harus dilindungi dari kebutuhan politik yang melakukan intervensi terhadap rahasaia intelijen.

Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip 1000 include, artinya personel intelijen tersebut memiliki one klik disini thousand identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".

Reformasi Intelijen di Indonesia merupakan suatu langkah strategis untuk menata organisasi intelijen. Dengan reformasi intelijen diharapkan pendadakan startegis yang telah terjadi tidak terulang, dan ancaman-ancaman pendadakan strategis dapat diantisipasi.

. At nearly every diploma of civilian governing administration, There is a Military component A Section of a forum referred to as the Musyawarah Pimpinan Daerah

’) or Twin-complete of Armed Forces of one's Republic of Indonesia which was sent in 1958 and afterwards adopted during the Soeharto administration. This concept is a means for ABRI never to be beneath civilian Control, but at the same time to not dominate making certain that it ends in remaining a armed forces dictatorship.

Selain separatisme, di daerah-daerah pedalaman Indonesia sangat rawan dengan masalah perbatasan. Kalimantan Barat dan Timur yang berbatasan dengan Malaysia mempunyai kerawanan sosial yang tinggi dan jika tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi menjadi masalah.

Kejutan-kejutan tersebut harus dicegah agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi hassle fixing malah asik menjadi problem employing.